Fgd

Di sentana mulia pemalang 19/11-17 diadakan acara focus group discusion (FGD)yang di prakarsai oleh Formasi,TAF SAPP dan KOMPAK,Dan di hadiri oleh perwakilan dari Bappeda,Dinas pendidikan,Dinas kesehatan,Dinas Kependudukan dan catatan sipil serta dinpermasdes,sekcam belik dan juga di hadiri oleh perwakilan dari kelompok selapanan dan perwakilan pemerintah desa.Dan hadir sebagai narasumber tenaga ahli dari Kantor Staf Kepresidenan  M.Gibran Sesunan.

Acara diskusi di mulai pukul 10.00 wib dan di buka oleh perwakilan dari Bappeda Setyo (50)Dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi sekali adanya forum diskusi ini sebagai pemetaan penanganan pengaduan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar,dan layanan pengaduan pengaduan sebagai jembatan bagi pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yg ada di masyarakat."tuturnya".

Sebagai narasumber Gibran memaparkan untuk di tingkat nasional untuk membangun pengelolaan pengaduan yang efektif melalui LAPOR!-SP4N (sistim pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional)Dan arahan presiden dalam nawacita yaitu mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan dengan meningkatkan peran akrif masyarakat dan pengelolaan aspirasi dan pengaduan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

LAPOR!-SPA4N ini adalah inisiatif yang dikawal 3 instansi,Tapi LAPOR! ini hanyalah tools hanyalah alat.

Tantangan dari pengelolaan pengaduan yaitu,Tidak tahu kemana harus melapor,apatis dan pragmatis tidak yakin laporannya akan di tindaklanjuti,Takut akam konsekuensi melapor,dan juga sulitnya akses,waktu dan biaya bagi masyarakat.

Indikator yang tepat bukan sedikit banyaknya pengaduan,melainkan bagaimana pengaduan ditindaklanjuti.sedikit pengaduan belum tentu menandakan pelayanan sudah baik,banyak pengaduan belum berarti pelayanan buruk.Minimnya pengaduan dapat disebabkan karena ketiadaan atau ketidaktahuan masyarakat mengenai kanal pengaduan,penanganan pengaduan tang tidak transparan dan akuntabel dan atau masyarakat mulai apatis terhadap kinerja pemerintah.Adanya jumlah pengaduan dapat menjadi tolak ukur partisipasi publik.semakin banyak pengaduan yang masuk adalah tanda bahwa pemerintah semakin terbuka dan masyarakat  aktif berpartisipasi dalam pembangunan.Tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan adalah salah satu indikator penilaian kualitas pelayanan publik."tambahnya".

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Fgd"

Post a Comment

Featured Post

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Apakah Akan Ada Refund? Ini Jawabannya

TRENMEDIA.ONLINE - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 terkait J...