Terancam Tidak Lanjut Sekolah, Akhirnya Wiwi Masuk SMP N 02 Larangan

PAMULIHAN- Hiruk pikuk masa pendaftaran siswa baru telah usai, kegembiraan terpancar dari siswa baru, namun hal itu tidak dirasakan oleh wiwi Suminar lulusan SD yg terancam tidak bisa melanjutkan sekolah karena ekonomi tidak mampu.

Hal itu, tidak menyurutkan langkah pendamping Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Pamulihan, Taswan Anton Gunawan (29), ia bertekad untuk membantu menyekolahkan Wiwi dan berharap pihak sekolah mau memberikan keringanan biaya atau bahkan gratis.

Akhirnya, ia mendaftarkan wiwi ke SMP Negeri 02 Larangan dan menemui Kepala Sekolah, Drs. Khaerul Taviv yang menyambut baik atas kedatangannya membawa calon siswa baru yang tidak mampu.

Saat ditemui di kantornya, Kepala SMP Negeri 02 Larangan, Drs. Khaerul Taviv menyatakan, kami sangat senang karena masih ada yang peduli dengan anak-anak putus sekolah,dengan peran FMPP yg programnya Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). “Malah kalau bisa jangan Gerakan Kembali Bersekolah, tetapi Gerakan Harus Sekolah, mengingat masih banyaknya anak-anak yang tdak melanjutkan sekolah, padahal pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 thun,” ujarnya.

Kami juga mengharapkan partisipasi masyarakat, kata Taviv, untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya, jangan khawatir untuk masalah biaya, semua bisa dibicarakan dan ada solusinya. Bahkan  bagi yang tidak mampu akan digratiskan.

Akhirnya, Wiwi diterima di SMP Negeri 02 larangan dengan bebas biaya atas kebijakan kepala Sekolahnya. Hal ini membuat Pendamping FMPP, Taswan Anton Gunawan (29) merasa terharu. “Saya selaku pendamping sangat senang bsa melihat senyum dik wiwi,harapan kedepannya semoga dik wiwi bisa sekolah dengan baik dan bisa mencapai cita-citanya menjadi seorang guru,” pungkasnya.(TA/LH)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Terancam Tidak Lanjut Sekolah, Akhirnya Wiwi Masuk SMP N 02 Larangan"

Post a Comment

Featured Post

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Apakah Akan Ada Refund? Ini Jawabannya

TRENMEDIA.ONLINE - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 terkait J...